Skip to content

Perang Diskursus Kerbau (Discourse War of Bos Bubalus)

February 13, 2010

Ivanovich Agusta

Selama pencitraan menjadi keseharian politik, perang diskursus perlu menjadi amatan penting. Kajian diskursus tidak dapat lagi diremehkan sebagai sekedar imajinasi, yang tidak mampu menggapai kebenaran hakiki. Sebab kajian semacam ini telah membentuk dunia sekitar kita. Dan turut membentuk budaya, adab, sopan santun berdemonstrasi, hingga tingkah laku, pilihan barang, pilihan mobil dinas, dan seterusnya.

Telah lebih dari setengah bulan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajarannya beradu diskursus demontrasi kerbau melawan para demontran 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Diskursus yang untuk sementara dimenangkan demonstran ini berpeluang mencabut legitimasi klaim kesuksesan 100 hari Kabinet SBY.

Pada saat ini mungkin tiada pejabat yang bernyali menyapa kerbau dalam pidato resmi, namun bayangan kepala kerbau terbang menghantui keseharian birokrat. Ini disebabkan segera setelah diskursus kerbau lahir, maka kekuasaannya merajalela.

Tepat di sinilah pelajaran perang diskursus kerbau bermula. Di titik awal kekuasaan salah dipahami sebagai dominasi, padahal ia berfungsi sebagai penguat solidaritas.

Mendominasi Kerbau

Memasuki ranah diskursus, pengertian kuno kekuasaan sebagai kemampuan untuk menekuk pihak lain sulit diterima. Karena dengan melakukan tindakan menelikung demonstran, maka pemerintah sekaligus memberitahukan kepada rakyat perihal keberadaan demonstran itu sendiri. Hal ini disebabkan pemerintah menyampaikan berbagai alasan untuk menyumbat ide demonstran, namun di sisi lain rakyat hanya menggaribawahi citra keberadaan dua pihak: penguasa dan demonstran.

SBY mengawali pembesaran diskursus melalui khotbah adab berdemonstrasi. Diskursus kian diperbesar dalam rapat akbar di Istana Cipanas. Diskursus cenderung terus menggelembung sejalan dengan imbauan aparat keamanan untuk memisahkan kerbau dari demonstrasi dan peningkatan jumlah opini berbagai pihak tentang Bos bubalus (nama ilmiah kerbau).

Setiap opini yang disampaikan mengandung konsekuensi penegasan diskursus. Penambahan opini baru kian meluaskan batasan diskursus kerbau.

Penjelasannya ternukil dalam sejarah umat manusia tentang diskursus sapi betina, yang diminta Musa agar seorang pemuda Israil hidup kembali dan menceritakan pembunuhnya. Semula Tuhan hanya mencipta diskursus sapi, namun bangsa Israil meluaskan batasan melalui serentetan pertanyaan. Saat sang pemuda terbangun beberapa detik, diskursus telah meluas menjadi sapi betina yang berkulit keemasan, tidak muda dan tidak tua, tidak pernah bekerja kasar, digembala anak yatim, dibeli tanpa penawaran.

Kisah Musa menyiapkan kemungkinkan munculnya kewajiban hewan dalam demonstrasi (boleh menuntun hewan asal selain kerbau). Aturan lain berkenaan dengan batas wilayah gembalaan hewan (kerbau boleh mengitari Bundaran Hotel Indonesia namun haram di depan istana). Dikembangkan pula jenis-jenis baru hewan yang ditakuti (kerbau lebih menakutkan daripada harimau).

Terasa bahwa kritik dan aturan dominasi apapun yang diciptakan pemerintah turut mencipta ulang diskursus kerbau. Sayangnya saat ini sudut pandang sempit zero sum game dalam kekuasaan sebagai dominasi justru diterapkan jajaran penyelenggara negara. Dengan menempatkan diri secara berlawanan dari demonstran, pemerintah justru membesarkan diskursus kerbau dan melebarkan batas kekuasaan demonstran.

Meng-hegemoni Kerbau

Apakah sebaiknya diskursus yang telanjur berkembang tersebut didiamkan saja, misalnya dengan membatasi ujaran birokrat seputar kerbau? Tidak bisa demikian, karena dengan mendiamkan diskursus pemerintah sekaligus menabalkan kebenaran makna kerbau yang diusung demonstran.

Sekali tercipta, diskursus tidak bisa dibunuh lagi. Namun diskursus dapat diselewengkan.

Sebagai contoh, diskursus pemberdayaan sejak dekade 1930-an dikuasai kelompok kiri (antara lain Barisan Tani Indonesia), namun dari pertengahan dekade 1990-an telah beralih posisi ke kelompok kanan (Bank Dunia).

Meskipun tetap memakai konsep partisipasi, Bank Dunia merinci pelaksanaannya sebagai community-driven development (CDD). Di atas basis konsep CDD, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dipertukarkan dari tangan pemerintah kepada warga desa sesuai proposal kebutuhan pembangunan yang disusun warga.

Proses pertukaran tetap terbungkus dalam program pemberdayaan, namun detil solidaritas pemerintah dan masyarakat melenceng menuju pola perdagangan pasar bebas. Garis suplai dana program terpotong persis pada ekuilibrium dengan garis permintaan pembangunan oleh warga desa. Community-driven menjadi penegas demand-driven dalam perdagangan bantuan sosial.

Bagaimanapun, manipulasi Bank Dunia atas konsep pemberdayaan menjadi cermin dalam menangani diskursus kerbau. Yang perlu dilakukan sekaligus diwaspadai ialah upaya hegemoni kerbau demi tujuan masing-masing pihak. Tetap menggunakan Bos Bubalus untuk membangun makna bebal, atau menginterpretasi kerbau sebagai kerja bahu membahu.

Solidaritas Kerbau

Artikel ini menghindari penyajian trik untuk memenangkan perang diskursus kerbau. Tujuannya justru mengajak beragam pihak menyongsong dunia postruktural dalam kehidupan sehari-hari.

Jika kekuasaan dimaknai sebagai pembentuk solidaritas, maka diskursus menjadi jalan perekat lintas kelas dan golongan. Diskursus kerbau dapat dikonstruksi sebagai solidaritas pemerintah sebagai penggarap pembangunan dan rakyat sebagai pemilik tanah air. Selanjutnya diskursus dilengkapi properti indikator kesuksesan bagi-hasil garapan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Advertisements

Proyek Kemiskinan dari Donor (Poverty Projects from Donors)

May 22, 2009

Oleh Ivanovich Agusta

Jamuan donor, baik Asian Development Bank (ADB) maupun World Bank (WB), selalu dibumbui kontroversi proyek kemiskinan. Benarkah proyek kemiskinan dapat mengurangi kemiskinan, sebagaimana digembar-gemborkan donor sebagai kegiatan poverty reduction?

Tidakkah kesuksesan proyek semacam ini –jika berhasil—justru dijadikan justifikasi untuk berutang lebih banyak lagi, dan berarti makin merongrong kedaulatan negara miskin?

Globalitas Kemiskinan

Di Indonesia orang miskin biasa dibantu keluarga atau tetangga. Perluasan visi kemiskinan ke tingkat nasional dan global baru muncul pasca kemerdekaan, terlebih setelah berurusan dengan donor internasional.

Globalitas kemiskinan membuka peluang kebijakan pengurangannya untuk dikelola secara organisatoris dari tingkat global sampai tingkat nasional, tidak lagi atau tidak sekedar dilakukan secara individual maupun dalam kelompok kecil. Pengorganisasian di tingkat global dimungkinkan melalui proyek dan utang luar negeri.

WB dan ADB, secara sendirian atau ketika mengorganisir lembaga dan negara kreditur, menetapkan tema kemiskinan dalam pemberian utang sejak dekade 1990-an. Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper/Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan/SNPK) serta lembaga pengurangan kemiskinan (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/TKPK di tingkat pusat dan daerah) secara seragam terdapat di negara-negara penerima utang.

Bayangkan kekuatan diskursus kemiskinan pembangunan ini! Pada saat perekonomian Indonesia dinilai kuat, diindikasikan oleh pergeseran struktur ekonomi dari dominasi kontribusi pertanian menjadi manufaktur dalam GNP (gross national product) pada tahun 1991, dan menjelang tahap tinggal landas pada Repelita V (1989/1990-1994/1995), justru pada tahun 1991 Presiden Soeharto meminta konglomerat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyisihkan satu hingga tiga persen keuntungan bagi orang miskin. Lalu dikenalkan usaha pengentasan kemiskinan, diikuti program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1993.

Paradigma Donor

Dirunut lebih jauh, diskursus kemiskinan produksi yang menjadi acuan tindakan donor dan pemerintah tersebut lahir bersamaan dengan laju Revolusi Industri. Proletariat yang muncul mula-mula dipandang sebagai masalah kemiskinan, dan hendak diatasi dengan tindakan-tindakan karitatif. Saat inilah pertama kali muncul pemahamanan untuk memberikan recehan kepada pengemis dan orang miskin.

Bantuan karitatif kemudian diorganisasikan, dan setelah Perang Dunia II terutama dalam bentuk lembaga-lembaga donor WB, ADB, dan semacamnya. Di sinilah pola karitatif bermetamorfosa menjadi utang luar negeri.

Pola bantuan dan program pengurangan kemiskinan tetap serupa dengan masa Revolusi Industri, yaitu jangan sampai lapisan terbawah ini jatuh sakit dan meninggal –karena menjadi persoalan tersendiri—namun dibantu hanya sampai batas bisa berproduksi. Tepatnya, hingga mampu menunjang sistem produksi industrial. Kini batasan kemampuan itu dijabarkan dalam bentuk garis kemiskinan atau upah minimum buruh.

Teori kemiskinan terbaru para donor, yaitu Community-Driven Development (CDD) menjelaskan “pangsa pasar” program penanggulangan kemiskinan, yaitu khusus untuk keluarga miskin dan sektor keuangan mikro. Setelah lepas dari level itu maka orang miskin keluar dari program-program CDD.

Diskursus kemiskinan produksi juga menghasilkan diskursus efisiensi-biaya dalam pembangunan partisipatif. Diskursus efisiensi-biaya menginginkan keikutsertaan orang miskin dalam pembangunan untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Namun keikutsertaan sekaligus digunakan sebagai upaya memobilisasi sumberdaya lokal.

Komponen proyek-proyek yang masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah tipikal diskursus efisiensi-biaya. Proyek berupaya membatasi biaya input atau materi program, sambil menggali kontribusi dari orang miskin sendiri.

Pada titik ini negara dan donor lebih diuntungkan karena pengeluaran mereka untuk pembangunan lebih murah. Sebaliknya surplus keuntungan ke atas tersebut mengalir dari swadaya orang miskin sebagai syarat perolehan program.

Orientasi Kemandirian

Pembahasan pengurangan kemiskinan memang sudah masuk tataran diskursus yang bersifat abstrak. Konsekuensinya eksploitasi konsep kemiskinan –yang memiliki makna moral kuat—mampu mengecoh banyak pihak. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sempat terpeleset mendukung proyek donor untuk pengurangan kemiskinan pada awal dekade 1990-an.

Ada pengembangan kelompok dalam proyek donor, walau sesungguhnya muncul pertarungan untuk memperlakukan kelompok sebagai pemercepat kemandirian warga melawan kelompok konsumen (consumer group) bikinan donor. Ada pengembangan potensi sumberdaya manusia di sana, walaupun sejatinya bertarung pengembangan potensi tanpa batas, versus pengembangan potensi orang miskin terbatas untuk mendukung produksi pengusaha lebih besar.

Hasil pertarungan diskursus sementara ini sudah jelas. Donor unggul dengan membentuk teori CDD, melembagakan PNPM, KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan), hingga mengganti pendamping orang miskin dari LSM menjadi konsultan swasta.

Menghadapi tekanan donor yang kuat, tidak mengherankan upaya pemecahan kemiskinan perlu dilaksanakan dengan berbasis dana Indonesia sendiri. Perlu disusun pandangan baru bahwa orang miskin bukanlah warga tidak berpunya (the have not), melainkan warga berpotensi yang belum memperoleh kesempatan membuktikan kemampuannya. Aktualisasi potensi orang miskin dapat dilakukan dengan bantuan warga sedusun atau sekompleks, yang bersolidaritas untuk membantu tetangganya sendiri.

Program Pemberdayaan dan Politik (Empowerment Program and Politics)

May 22, 2009

Oleh Ivanovich Agusta

Setahun terakhir Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sibuk menguasai tafsir politik, bahwa tubuhnya identik dengan pemerintah itu sendiri. Meskipun tubuh Ketua Umum Golongan Karya, Jusuf Kalla, lebih banyak bergerak dan disorot selama proses perdamaian Nanggroe Aceh Darussalam, rakyat ternyata mengenang perdamaian sebagai buah karya pemerintah. Itu berarti peran tubuh SBY, maka Partai Demokrat menangguk contrengan di serambi Mekah.

Salah satu tulang penyangga konstruksi tubuh SBY berupa iklan layanan masyarakat, terutama iklan televisi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program melompat dari Jakarta langsung ke tengah masyarakat, sehingga dinilai populis dan mudah merangsang hati rakyat. Meskipun lambang Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menubuh di akhir iklan, namun tubuh sang menteri sekaligus pengurus teras Partai Golkar, Aburizal Bakrie, tidak mampu menguasai tafsir pembangunan. Dirasakan pemirsa, sekalipun bukan pemanfaat program, SBY lagi-lagi menubuh pada sumbangan pembangunan dari pemerintah untuk rakyat.

Perlakuan SBY terhadap program pemberdayaan adalah puncak tindakan serupa sejak tahun 1999 di tingkat desa hingga kabupaten. Pada tahun sebelumnya mulai dilansir Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang kini menopang PNPM Mandiri. Fasilitator desa hilir mudik melintasi kampung, lalu setahun berikutnya meraup mayoritas suara rakyat dalam pemilihan kepala desa. Rajin mengunjungi desa dan kecamatan, fasilitator kecamatan dan konsultan manajemen kabupaten segera beralih peran menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Di ujung Sulawesi bahkan ada yang mencalonkan diri sebagai bupati.

Menguasai Tafsir

Metode partisipatoris mengharuskan hubungan langsung dan berjangka lama antara pengelola program dan rakyat. Sedangkan pemberdayaan (em-power-ment) mengharuskan diskusi rencana kegiatan antara lapisan bawah dan elite yang berkuasa. Mau tak mau metode demikian bersifat politis, dalam arti selalu terkait dengan pengelolaan kekuasaan wilayah.

Oleh karenanya pemberdayaan juga kerap membesarkan kekuasaan fasilitator atau pendamping. Sejak masuk ke masyarakat pada tahun 1999 telah diendus penguatan posisi fasilitator dibandingkan elite setempat. Sudah mencuat fasilitator yang menjadi penguasa di tahun berikutnya. Tapi siapa sangka presiden akan bertindak serupa?

Pihak yang menghendaki peningkatan kapasitas rakyat, atau hubungan rakyat-pemerintah yang lebih seimbang, boleh khawatir atas penguasaan tafsir pemberdayaan oleh pengelola program sendiri. Penguasan tafsir kesuksesan tubuh SBY dalam PNPM Mandiri menohok norma terdalam DOUM (dari, oleh, dan untuk masyarakat). Iklan televisi itu memudarkan partisipasi rakyat, sebaliknya menginformasikan bahwa program berasal dari dan oleh pemerintah.

Iklan televisi sendiri, apalagi pada televisi swasta dan prime time, selalu berharga sangat mahal. Nilainya tidak sebanding dengan dana program yang diperebutkan warga desa dan kecamatan, sebesar Rp 19 – 600 juta ke atas per desa. Rata-rata nilai program fisik tahun 1999-2004 sebesar Rp 125 juta per desa.

Lagipula, apa gunanya iklan di televisi nasional saat PNPM Mandiri sudah tersebar ke seluruh kecamatan di Indonesia? Mengapa bukan sebelum 2004 kala program hanya berputar di bawah kisaran 5.000 kecamatan?

Dilema Baru

Simpatisan tubuh SBY yakin tidak hanya beriklan imajinasi namun juga isi riil yang bermutu. Sayang PNPM Mandiri mengandung inkonsistensinya sendiri.

Menyangka keberhasilan PNPM Mandiri di tangan SBY jelas melawan norma prosesual dalam pemberdayaan. Janin program telah tumbuh sejak pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dan berlangsung melintasi Presiden Abdurrahman Wachid dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Bahkan dokumen PNPM Mandiri merujuk Inpres Desa Tertinggal (Program IDT) pada tahun 1993 sebagai cikal bakal, saat Presiden Soeharto berkuasa.

Meskipun sejak tahun 2007 bersalin nama menjadi PNPM Mandiri, program pemberdayaan ini tampak mustahil memandirikan rakyat. Komponen program berasal dari utang luar negeri, dikelola World Bank (PPK, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/P2KP), Japan Bank for International Cooperation (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/PISEW), Asian Development Bank (Rural Infrastructure Support).

Sejauh ini program-program dinilai berhasil karena nilai proyek terbangun melebihi jumlah dana yang digelontorkan. Sayang tidak pernah terpikirkan bahwa mobilisasi surplus swadaya masyarakat terbawah telah menambah nilai akhir program. Sambil menutupi surplus yang mengalir kepada pemerintah dan donor asing, payah efisiensi program pemberdayaan menjadi justifikasi utangan baru.

Ketika tahun 1993 penanggulangan kemiskinan diarahkan kepada gerakan sosial, visi yang dibangun berupa geliat kemandirian rakyat. Sempat direncanakan perwujudannya setelah 10 tahun berjalan, sayang hingga jauh setelah tahun 2003 kemandirian warganegara tiada kunjung datang.

Mungkin benar kekuasaan rakyat meningkat (jangan dilupakan momentum reformasi), namun jelas program pemberdayaan mengakumulasi kekuasaan politis di tangan tokoh gerakan, baik fasilitator, konsultan manajemen, maupun presiden sendiri. Menguat pula posisi konsultan swasta dan donor asing sebagai penggerak riil PNPM Mandiri. Inilah dilema baru program pemberdayaan yang berorientasi efisiensi biaya.

Pertarungan Hasrat Perencanaan Pembangunan (War of the Will to Development Planning)

May 21, 2009

Oleh Ivanovich Agusta

Pembangunan senantiasa ditangkap sebagai area rasionalitas, dan representasinya terutama muncul dalam perencanaan. Mula-mula logika kartesian dipraktekkan dengan membuat polaritas kedudukan terbelakang dan posisi maju. Paradigma evolusionisme digunakan untuk menarik garis dari pangkal keterbelakangan menuju ujung kemajuan. Jejak langkah untuk menitinya ditentukan dengan mengambil keputusan yang paling efisien. Statistika memandu untuk memutuskan menolak atau menerima usulan program pembangunan.

Keputusan rasional sekaligus bersifat efisien, karena memilih yang termurah di antara alternatif program yang tersedia. Ketika keputusan-keputusan efisiensi direntang melintasi batas waktu, lahirlah perencanaan rasional –atau sejak tahun 1969 dijuluki perencanaan teknokratis.

Keberhasilan aplikasi perencanaan ke dalam proyek pembangunan –diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rerata tujuh persen selama periode 1969-1997—acap kali dievaluasi sebagai kemenangan rasio.

Dari titik pangkal demikian, reformasi sejak tahun 1998 lalu dinilai sebagai lahirnya pembangkangan irasionalitas. Ruang perencanaan teknokratis menyusut dan ditambal dengan perencanaan politis dan partisipatif.

Fiksi dan Hasrat Pembangunan

Sayang pandangan rasionalitas dalam perencanaan pembangunan tidaklah tepat. Perencanaan memperbincangkan masa depan, padahal selain hari ini dan di sini selalu bersifat fiksius (fictious).

Statistika sebagai tulang punggung teknokrat juga tidak pernah mencapai tubuh rakyat. Pemerintah sekedar menarik sampel lalu menyusun fiksi tentang kondisi masyarakat. Misalnya Survai Sosial Ekonomi Nasional memperkirakan penduduk miskin suatu kabupaten 16 persen atau 32.561 orang. Namun lantaran bersifat fiksius, dari statistika tersebut tidak pernah diketahui siapakah pemilik tubuh orang miskin dan di manakah tubuh itu tinggal.

Fiksi pembangunan tertulis sangat tebal dalam sejarah Indonesia. Ketika menyusun Rencana Pembangunan Semesta pada tahun 1951, Bung Karno mengakui hasrat pembangunan “…sudah memanggil-memanggil di ujung cakrawala”, jauh hari di akhir penjajahan Belanda. Pemimpin pergerakan, akunya, selalu memendam hasrat pembangunan sebagai mengisi kemerdekaan.

Setelah mengelilingi tanah air pada tahun 1969, Pak Harto juga menyimpulkan bahwa hasrat rakyat yang baik mestinya tercermin dalam pembangunan. Sebaliknya hasrat buruk mengejawantah sebagai kriminalitas.

Memang teknokrat berhasil menggelar tirai untuk menutupi hasrat pembangunan. Perencanaan dinarasikan sebagai fiksi ilmiah, disimbolkan dengan statistika yang berdarah dingin saat mengambil pilihan program melalui anak-anak angkanya yang impersonal. Pendeknya, narasi pembangunan menjadi fiksi kenetralan, tanpa keberpihakan, dan tanpa landasan ideologis.

Namun hasrat akan pembangunan berulang kali menampakkan dirinya berkelindan dengan hasrat terhadap kekuasaan. Keputusan untuk memilih program selalu ditentukan pihak yang berkuasa. Narasi ilmiah telah menyajikan nampan kekuasaan kepada teknokrat.

Memerangi Hasrat Rakyat

Tidak mengherankan peralihan kekuasaan berlabel reformasi tahun 1998 dapat dilihat sebagai terbukanya kotak pandora segenap hasrat rakyat untuk memperbaiki kehidupan. Turut tersembul pula hasrat kekuasaan pemimpin anyar dari daerah otonomi baru.

Membeludaknya hasrat kekuasaan rakyat dan pemimpin lokal menyisihkan fiksi ilmiah teknokrat, dan menubuh pada undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional nomor 25 tahun 2004. Rahim undang-undang melahirkan tiga jenis perencanaan pembangunan berbasis rasionalitas, yaitu perencanaan teknokratis, perencanaan top down yang diselenggarakan departemen dan lembaga negara, serta perencanaan bottom up yang disusun pemerintah daerah. Adapun anak bungsu perencanaan irasional yang turut dilahirkan mencakup perencanaan politis dan perencanaan partisipatif.

Perencanaan politis disusun kepala daerah (bupati dan gubernur) atau presiden, didasarkan pada visi dan misi pemimpin politik tersebut. Ketika pemilihan memunculkan pemimpin politik baru, hampir selalu terjadi perubahan visi dan misi pemerintahan. Diskontinuitas visi dan misi menyulitkan kesinambungan kegiatan pembangunan yang direncanakan teknokrat. Diskontinuitas lantas ditandai sebagai kesenjangan rasionalitas, khususnya pada kesulitannya untuk memprediksi pembangunan jangka panjang.

Berbeda dari perencanaan teknokratis dengan metode ilmiah dan positivistik, perencanaan partisipatif disifatkan pada kesepakatan bersama antar pihak. Usulan kegiatan tidak lahir dari fondasi statistika, melainkan melalui permufakatan antara warga biasa, tokoh masyarakat, aparat desa, dan sesekali aparat kecamatan dan kabupaten/kota.

Metode partisipatif dicurigai kalis dari ciri universalitas ilmiah, sehingga musykil dipraktekkan lintas wilayah nusantara. Metode ini juga sukar menentukan ukuran angka keberhasilan dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Resistensi penganut rasionalitas perencanaan pembangunan telah memperpanjang perang diskursus terhadap garda pendukung pendekatan partisipatif. Selain dilokalisasi di dalam desa, strategi perang juga dijalankan melalui pendisiplinan tahapan partisipasi.

Dalam program penanggulangan kemiskinan, pendisiplinan dinamai secara indah sebagai konsep “proses”. Kenyataannya formulir isian setiap tahapan partisipasi diberlakukan seragam ke seluruh lokasi pembangunan. Dimulai dari musyawarah tingkat dusun dan desa, penyusunan proposal, pelaporan kegiatan, hingga serah terima hasil kegiatan. Tak ayal pendisiplinan partisipasi mulai menghilangkan kekuatan multikultural kearifan lokal desa-desa di Indonesia.

Boikot Politik (Political Boycott)

May 21, 2009

Oleh Ivanovich Agusta

Novel Pramoedya Ananta Toer, Jejak Langkah, menjentikkan pemahaman tentang kekuatan boikot. Tokoh Minke kaget mendapati pegawai rendahan, yang lazimnya tidak memiliki senjata fisik dan ekonomi, tiba-tiba bertiwikrama sebagai raksasa bersenjatakan boikot kerja. Goyangannya mengguncang ekonomi kolonial.

Namun saya lebih terkejut menyaksikan senjata kaum lemah kini digunakan pula oleh golongan VVIP (very very important person) negara sosialis baru. Presiden Bolivia, Evo Morales, memboikot parlemen agar menyetujui undang-undang pemilu yang baru. Tidak tanggung-tanggung, dipilihnya tataran boikot terdalam berupa mogok makan.

Di Indonesia yang menyambut pasar bebas, saya mencatat seorang mantan presiden memboikot Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Beberapa waktu lalu mengalun kabar mantan presiden lain sempat berniat memboikot Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Tentu saja niat itu tidak terlaksana. Namun tidak ada salahnya mengantisipasi boikot Pemilu Presiden, atau pemilihan kepala daerah dan tokoh politik.

Diperkirakan jika boikot pencalonan presiden terjadi, hanya muncul calon presiden (capres) tunggal. Kondisi demikian diharamkan undang-undang. Efektivitas boikot nantinya muncul dalam bentuk pengulangan Pilpres. Nah, kondisi kegagalan Pilpres dan tenggang waktu sempit tersebut dapat digunakan untuk mendongkrak suara capres lain.

Tubuh Melawan Rasio

Tubuh berperan penting untuk melegitimasi Pemilu dan Pilpres. Berbeda dari perebutan kekuasaan (power) saja yang bisa diraih secara tidak sah, suatu wewenang (authority) membutuhkan benar-benar penyerahan tubuh. Sebab disadari adanya paradoks, bahwa setelah dipilih oleh tubuh maka justru sang pemimpin sah (legitimated) dan berkuasa untuk memerintah tubuh itu sendiri.

Tanpa kehadiran tubuh dalam bilik suara, tentu total pemberi legitimasi kekuasaan pemerintah menurun. Begitu pula ketika tubuh masuk ke dalam bilik namun untuk menolak memilih, entah mencontreng secara tidak sah atau merusak kertas suara. Inilah saat tubuh memboikot pemilihan.

Lawan tanding tubuh politik ialah rasio. Legitimasi material yang ditunjukkan oleh tubuh dilawan rasio bersenjatakan legitimasi cartesian. Mula-mula tubuh-tubuh yang memboikot dikonstruksi sebagai suatu kelompok tersendiri, untuk dibedakan lalu dikeluarkan dari kelompok legitimasi formal. Istilah formal merujuk ide tentang legitimasi yang diputuskan sepihak melalui alat hukum. Dikatakan sepihak karena rasio tidak mempertimbangkan material tubuh, bahkan mengeluarkan tubuh pemboikot, dari penghitungan legitimasi.

Ini dapat diuji melalui pertanyaan, “Manakah aturan atau hukum yang terlebih dahulu memberikan treshold legitimasi hasil pemilihan –sebelum treshold untuk duduk di dewan atau mencalonkan presiden”. Dalam kaidah dasar aljabar demokrasi, seharusnya jika lebih dari separuh tubuh-tubuh rakyat menolak pemilihan, itu benar-benar menunjukkan rakyat menolak memberikan legitimasi. Atau menolak tubuhnya dikuasai calon pemerintah. Jumlah rakyat yang memboikot dapat dihitung dari tubuh yang menolak datang ke bilik suara ditambah tubuh yang menjadikan surat suara tidak sah. Jika keduanya lebih tinggi dari 50 persen peserta pemilihan, maka legitimasi pemerintahan nihil.

Legitimasi cartesian menolak aljabar demokrasi, bahkan menafikannya. Legitimasi formal hanya dihitung dari surat suara sah.

Cobalah alat-alat partai di daerah menghitung jumlah penduduk dewasa yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah jumlah penduduk yang tidak sah masuk DPT (sudah meninggal, gila, anak, dan sebagainya), dan ditambah jumlah suara tidak sah. Jika jumlahnya melebihi surat suara sah, artinya ukuran legitimasi menjadi negatif! Pemerintahan menjadi absurd seandainya jumlah legitimasi material dari tubuh rakyat negatif, namun rasio bersikeras menetapkannya positif.

Moralitas Boikot

Dalam pilpres, tubuh capres turut dipertimbangkan. Rasio menetapkan kaidah efisiensi dalam tindakan pemilihan rasional (rational choices). Mula-mula isi yang hendak dipilih haruslah lebih dari satu. Pilihan yang ada lalu diperingkat terutama berdasarkan kegunaannya bagi pemilih. Pemilihan berlangsung secara tepat jika rakyat mencontreng capres yang paling berguna bagi dirinya. Efisiensi pun tercapai.

Rangkaian efisiensi pemilihan menjadi muspra jika tidak ada pilihan, yaitu capres tunggal. Inilah kekuatan boikot tubuh capres melawan rasionalitas pemilihan.

Namun sejalan dengan legitimasi cartesian, rasio tentu hendak melawan boikot tubuh capres melalui hukum kembali. Alternatif baru tentang pilihan akan dibuat, barangkali mencontreng antara gambar capres tunggal atau kotak kosong.

Berhadapan dengan keuletan perlawanan rasio, perlu diingat mesiu pamungkas boikot, yaitu moralitas. Selama tubuh yang memboikot dapat terus menerus membuktikan dirinya dilandasi moralitas yang kuat, maka secara kualitatif dan kuantitatif tubuh-tubuh rakyat lain akan menyokongnya. Tidak berlebihan Morales memilih mogok makan, karena seandainya sampai ia sakit dan meninggal, dengan mudah rakyat menuding parlemen bermoral rendah.

Di tanah air moralitas Pemilu legislatif sedang diuji. Apakah kesalahan Komite Pemilihan Umum, Departemen Dalam Negeri dan caleg dalam penyusunan DPT, distribusi surat suara, politik uang, hingga penggelembungan suara akan dibenarkan? Modus pembenaran, sekali lagi, dilakukan dengan penyusunan aturan cartesian baru yang menafikan kesalahan. Modus lainnya berupa pembiaran tak terusut.

Selama aparat kepolisian dan kejaksaan membiarkan kesalahan, selama itu pula boikot pemilihan tetap bermoral.

Begitu Dekat Filsafat Hasrat dan Teori Diskursus (How Close between Philosophy of the Will to Power and Discourse Theory)

April 21, 2009

Oleh Ivanovich Agusta

Saya menemukan bahwa salah satu jalan untuk memahami teori diskursus, sebagaimana dikembangkan kelompok pascastruktural M. Foucault, berupa pengkajian atas landasan filosofis penopangnya. Teori diskursus dan konsep-konsep yang digunakannya berdekatan dengan filsafat kehendak yang dikembangkan oleh F. Nietzsche. Kepraktisan dari teori diskursus sebagaimana terungkap dalam wawancara-wawancara Foucault (Lash, 2004), juga selalu dikaitkan dengan landasan filosofis filsafat kehendak tersebut.

Tafsir tidaklah netral atau sekedar sesuai dengan kepentingan pelakunya, namun tafsir terkuat muncul sebagai tanda bekerjanya kekuatan tertinggi yang melingkupinya. Makna dari sesuatu diketahui melalui kekuatan yang dimilikinya atau diekspresikan olehnya (Nietzsche, 1887). Kekuatan mendominasi realitas. Persepsi yang disusun manusia terhadap realitas tersebutu juga merupakan ekspresi atas kekuatan-kekuatan yang membentuk alam. Fakta sebagaimana dipandang oleh kelompok realis tidak tepat dilihat sebagai suatu gejala, melainkan sebagai sebuah tanda, yaitu gejala yang menemukan maknanya dalam kekuatan-kekuatan yang ada. Perolehan tanda –bukan fakta—berkonsekuensi bahwa ilmu pengetahuan, filsafat, termasuk juga pembangunan, bersifat semiologis. Sesuatu itu sendiri tidak netral dan cenderung dekat dengan kekuatan yang saat itu menguasainya. Perdebatan tentang esensi atau hakekat kemiskinan kini dapat dipandang sebagai satu di antara semua makna kemiskinan yang paling dekat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh penyusun diskursusnya. Diskursus modernis mendapatkan kekuatan dari modal borjuis dan negara yang berkolusi dengannya. Diskursus kemiskinan yang berpusat pada manusia memperoleh kekuatan dari ikatan kelompok yang dikuatkan pendamping. Diskursus kemiskinan sosialis mendapatkan kekuatan dari revolusi lapisan bawah marhaen (pemilik alat produksi dalam jumlah sedikit) dan buruh.

Mempertautkan makna dengan kekuatan memperjelas kaitan hierarki kesadaran dan hasrat ketidaksadaran. Peneliti yang dapat menangkap makna dari sesuatu pada saat yang bersamaan dapat mengetahui kekuatan utama yang menyusun makna tersebut. Sebaliknya suatu kekuatan yang ditemukan dapat menjadi petunjuk makna utama yang mungkin diambil dari sesuatu. Penafsiran menjadi tindakan evaluasi atau pertimbangan atas masing-masing hal dan artinya, serta perkiraan atas kekuatan-kekuatan yang menentukan berbagai aspek dari sesuatu dan hubungannya dengan yang lain pada semua kesempatan. Pemaknaan negara bahwa partisipasi masyarakat desa dalam wujud gotong royong dipraktekkan sebagai sumbangan lahan secara gratis (tidak ada komponen dana pembebasan lahan dalam program pemberdayaan masyarakat desa), dan diakui oleh warga dengan bertindak serupa makna tersebut, menandakan kekuatan negara dalam mencipta makna.

Hierarki tidak membuat pemaknaan homogen, namun pemaknaan atas sesuatu senantiasa bersifat plural. Tidak ada satupun peristiwa, fenomena, kata-kata, atau pemikiran yang tidak memiliki beragam makna (Nietzsche, 2000). Lebih jauh lagi, kekuatan-kekuatan tidak sekedar bersaing untuk menguasai makna sesuatu yang dipandang sebagai obyek. Obyek tidak pasif, namun ia sendiri merupakan kekuatan, atau yang mengekspresikan kekuatan. Oleh sebab itu terdapat kekuatan tarik menarik antara obyek dengan kekuatan yang menguasainya. Sebagai gambaran filosofis, sifat plural dan saling terhubung antar kekuatan tersebut berlawanan dari posisi penganut atomisme. Tanpa mempertimbangkan keduanya maka atom dipandang sebagai esensi, namun dengan mempertimbangkan keduanya atomisme diinterpretasi sebagai topeng dari dinamisme kekuatan yang muncul.

Pendapat perihal dinamisme obyek membuka jalan untuk menggali dinamisme lapisan terbawah ketika berhubungan dengan proyek penanggulangan kemiskinan. Sebagai pengisi konsep kemiskinan, lapisan terbawah merupakan masalah pembangunan. Orang miskin menjadi obyek pembangunan, dan agen pembangunan berupaya mendominasi makna pembangunan terhadap orang miskin. Tafsir semacam ini tidak sepenuhnya lengkap, kecuali ditambah dengan dinamisme lapisan terbawah sendiri dalam menafsir proyek penanggulangan kemiskinan baginya. Jebakan yang muncul saat menggali “suara” orang miskin untuk pembangunan, ialah menggunakan metode penelitian yang memungkinkan perbandingan lintas wilayah, misalnya terbaca dalam seri Voices of the Poor. Focus Groups Discussion (FGD) dipilih untuk dilakukan, dirancang dengan pertanyaan serupa, dan terbagi menurut kelompok homogen (Mukherjee, 2006). Sistematisasi demikian memang memungkinkan perbandingan antar kelompok miskin, namun perbandingan selalu mereduksi informasi dan hanya menyajikan informasi yang seragam. Penyusunan kotak informasi dan perbandingan juga mengesankan hubungan di antara orang miskin tersebut. Sulit menerima pandangan bahwa orang-orang miskin lazim saling berhubungan lintas pulau, apalagi lintas benua secara global. Pengambilan kesimpulan di tingkat global mengingatkan akan universalisme ilmu pengetahuan Kantian yang dikritik dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lash, S. 2004. Sosiologi Postmodernisme. Terjemahan The Sociology of Postmodernism oleh A.G. Admiranto. Yogyakarta: Kanisius.

Mukherjee, N. 2006. Voices of the Poor: Making Services Work for the Poor in Indonesia. Washington DC: World Bank.

Nietszche, F. 1887. On the Genealogy of Morals: A Polemical Tract. Leipzig

Nietzsche, F. 2000. Sabda Zarathustra. Terjemahan Thus Spake Zarathustra oleh Sudarmaji dan Ahmad Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.