Perang Diskursus Kerbau (Discourse War of Bos Bubalus)

Ivanovich Agusta

Selama pencitraan menjadi keseharian politik, perang diskursus perlu menjadi amatan penting. Kajian diskursus tidak dapat lagi diremehkan sebagai sekedar imajinasi, yang tidak mampu menggapai kebenaran hakiki. Sebab kajian semacam ini telah membentuk dunia sekitar kita. Dan turut membentuk budaya, adab, sopan santun berdemonstrasi, hingga tingkah laku, pilihan barang, pilihan mobil dinas, dan seterusnya.

Telah lebih dari setengah bulan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajarannya beradu diskursus demontrasi kerbau melawan para demontran 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Diskursus yang untuk sementara dimenangkan demonstran ini berpeluang mencabut legitimasi klaim kesuksesan 100 hari Kabinet SBY.

Pada saat ini mungkin tiada pejabat yang bernyali menyapa kerbau dalam pidato resmi, namun bayangan kepala kerbau terbang menghantui keseharian birokrat. Ini disebabkan segera setelah diskursus kerbau lahir, maka kekuasaannya merajalela.

Tepat di sinilah pelajaran perang diskursus kerbau bermula. Di titik awal kekuasaan salah dipahami sebagai dominasi, padahal ia berfungsi sebagai penguat solidaritas.

Mendominasi Kerbau

Memasuki ranah diskursus, pengertian kuno kekuasaan sebagai kemampuan untuk menekuk pihak lain sulit diterima. Karena dengan melakukan tindakan menelikung demonstran, maka pemerintah sekaligus memberitahukan kepada rakyat perihal keberadaan demonstran itu sendiri. Hal ini disebabkan pemerintah menyampaikan berbagai alasan untuk menyumbat ide demonstran, namun di sisi lain rakyat hanya menggaribawahi citra keberadaan dua pihak: penguasa dan demonstran.

SBY mengawali pembesaran diskursus melalui khotbah adab berdemonstrasi. Diskursus kian diperbesar dalam rapat akbar di Istana Cipanas. Diskursus cenderung terus menggelembung sejalan dengan imbauan aparat keamanan untuk memisahkan kerbau dari demonstrasi dan peningkatan jumlah opini berbagai pihak tentang Bos bubalus (nama ilmiah kerbau).

Setiap opini yang disampaikan mengandung konsekuensi penegasan diskursus. Penambahan opini baru kian meluaskan batasan diskursus kerbau.

Penjelasannya ternukil dalam sejarah umat manusia tentang diskursus sapi betina, yang diminta Musa agar seorang pemuda Israil hidup kembali dan menceritakan pembunuhnya. Semula Tuhan hanya mencipta diskursus sapi, namun bangsa Israil meluaskan batasan melalui serentetan pertanyaan. Saat sang pemuda terbangun beberapa detik, diskursus telah meluas menjadi sapi betina yang berkulit keemasan, tidak muda dan tidak tua, tidak pernah bekerja kasar, digembala anak yatim, dibeli tanpa penawaran.

Kisah Musa menyiapkan kemungkinkan munculnya kewajiban hewan dalam demonstrasi (boleh menuntun hewan asal selain kerbau). Aturan lain berkenaan dengan batas wilayah gembalaan hewan (kerbau boleh mengitari Bundaran Hotel Indonesia namun haram di depan istana). Dikembangkan pula jenis-jenis baru hewan yang ditakuti (kerbau lebih menakutkan daripada harimau).

Terasa bahwa kritik dan aturan dominasi apapun yang diciptakan pemerintah turut mencipta ulang diskursus kerbau. Sayangnya saat ini sudut pandang sempit zero sum game dalam kekuasaan sebagai dominasi justru diterapkan jajaran penyelenggara negara. Dengan menempatkan diri secara berlawanan dari demonstran, pemerintah justru membesarkan diskursus kerbau dan melebarkan batas kekuasaan demonstran.

Meng-hegemoni Kerbau

Apakah sebaiknya diskursus yang telanjur berkembang tersebut didiamkan saja, misalnya dengan membatasi ujaran birokrat seputar kerbau? Tidak bisa demikian, karena dengan mendiamkan diskursus pemerintah sekaligus menabalkan kebenaran makna kerbau yang diusung demonstran.

Sekali tercipta, diskursus tidak bisa dibunuh lagi. Namun diskursus dapat diselewengkan.

Sebagai contoh, diskursus pemberdayaan sejak dekade 1930-an dikuasai kelompok kiri (antara lain Barisan Tani Indonesia), namun dari pertengahan dekade 1990-an telah beralih posisi ke kelompok kanan (Bank Dunia).

Meskipun tetap memakai konsep partisipasi, Bank Dunia merinci pelaksanaannya sebagai community-driven development (CDD). Di atas basis konsep CDD, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dipertukarkan dari tangan pemerintah kepada warga desa sesuai proposal kebutuhan pembangunan yang disusun warga.

Proses pertukaran tetap terbungkus dalam program pemberdayaan, namun detil solidaritas pemerintah dan masyarakat melenceng menuju pola perdagangan pasar bebas. Garis suplai dana program terpotong persis pada ekuilibrium dengan garis permintaan pembangunan oleh warga desa. Community-driven menjadi penegas demand-driven dalam perdagangan bantuan sosial.

Bagaimanapun, manipulasi Bank Dunia atas konsep pemberdayaan menjadi cermin dalam menangani diskursus kerbau. Yang perlu dilakukan sekaligus diwaspadai ialah upaya hegemoni kerbau demi tujuan masing-masing pihak. Tetap menggunakan Bos Bubalus untuk membangun makna bebal, atau menginterpretasi kerbau sebagai kerja bahu membahu.

Solidaritas Kerbau

Artikel ini menghindari penyajian trik untuk memenangkan perang diskursus kerbau. Tujuannya justru mengajak beragam pihak menyongsong dunia postruktural dalam kehidupan sehari-hari.

Jika kekuasaan dimaknai sebagai pembentuk solidaritas, maka diskursus menjadi jalan perekat lintas kelas dan golongan. Diskursus kerbau dapat dikonstruksi sebagai solidaritas pemerintah sebagai penggarap pembangunan dan rakyat sebagai pemilik tanah air. Selanjutnya diskursus dilengkapi properti indikator kesuksesan bagi-hasil garapan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.